Memuat update terbaru...
Your brand
berita

Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia: Orde Lama hingga Reformasi

marawanews

Jurnalis

marawanews

Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia: Orde Lama hingga Reformasi
Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia: Orde Lama hingga Reformasi

marawanews.com - Beban pinjaman asing bukan cerita baru bagi republik ini. Jejaknya bermula dari meja perundingan di Den Haag pada 1949, saat kedaulatan baru saja diakui dan tagihan lama langsung menunggu. Sampai hari ini angkanya masih jadi bahan perdebatan. Bank Indonesia mencatat posisi ULN pada triwulan IV 2024 sebesar 424,8 miliar dolar AS, atau sekitar Rp6.881,76 triliun dengan asumsi kurs Rp16.200.

Warisan Pahit dari Meja Perundingan Den Haag

Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasilnya dua sisi sekaligus. Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda, tetapi pemerintah Republik Indonesia Serikat harus menerima sebagian tanggungan utang pemerintah Hindia Belanda. Catatan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan di ANRI menyebut nilainya mencapai 4,3 miliar gulden, kira-kira US$ 1,13 miliar. Bagi negara yang baru lahir, ini tagihan yang janggal: pemerintah kolonial yang diperangi justru meninggalkan rekening untuk dibayar.

Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949
Konferensi Meja Bundar 1949 menjadi titik awal kewajiban finansial Indonesia sebagai negara merdeka.

Pada Agustus 1956, Jakarta berhenti membayar. Pemerintah membatalkan kesepakatan KMB ketika hubungan diplomatik dengan Belanda memburuk, dan kewajiban kepada negeri itu ikut dihentikan. Dari sini terlihat bahwa urusan utang sejak awal tak pernah murni soal angka. Politik ikut menentukan siapa yang dibayar dan siapa yang tidak.

Pinjaman Era Soekarno: Dari Moskow sampai Irian Barat

Memasuki masa Presiden Soekarno, kas negara seret. Biaya menjalankan pemerintahan dan membangun ekonomi nasional jauh melampaui pemasukan. Jakarta lalu menjalin kerja sama pembiayaan dengan beberapa negara, terutama Uni Soviet. Perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik diteken pada 15 September 1956, dan dokumen itu menjadi dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang pinjaman dari Uni Soviet, sebagaimana dicatat JDIH BPK.

Lewat aturan tersebut, Moskow bersedia memberi kredit sampai US$ 100 juta. Dananya dialokasikan untuk barang konsumsi, bahan pakaian, peralatan pertanian, alat transportasi, hingga pembangunan industri. Daftar belanja itu memperlihatkan campuran kebutuhan mendesak dan ambisi industrialisasi. Sebagian besar justru habis untuk kebutuhan jangka pendek, sesuatu yang sering luput dibahas.

Ada pula kebutuhan pertahanan. Operasi militer, termasuk Trikora untuk merebut Irian Barat, menyedot pembiayaan besar. Buku Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa terbitan Pusat Kajian Anggaran DPR RI mencatat total utang luar negeri Orde Lama sekitar US$ 3,133 miliar. Inflasi pada masa itu sangat tinggi. Para pembaca yang ingin menelusuri cara berpikir ekonom nasional soal pembangunan bisa membuka ulasan tentang tokoh ekonomi dan teorinya sebagai bahan pembanding.

Orde Baru: Repelita dan Jaringan Kreditur

Dari IGGI ke CGI

Pemerintahan Presiden Soeharto, yang berjalan sejak 1966, mengubah haluan. Prioritasnya stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Pinjaman luar negeri menjadi salah satu sumber dana utamanya. Pemerintah merapatkan hubungan dengan negara kreditur dan lembaga keuangan internasional lewat forum Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian berganti wajah menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI). Dana mengalir dari Bank Dunia, Asian Development Bank, serta sejumlah negara mitra.

Defisit yang Ditambal Pinjaman

Menurut buku terbitan DPR RI tadi, defisit anggaran masa Orde Baru banyak ditutup dengan pinjaman luar negeri. Alasannya sederhana: tabungan pemerintah belum cukup untuk membiayai pembangunan. Dari sudut pandang redaksi, pola ini membuat jalannya proyek pembangunan ikut bergantung pada kesediaan para donor. Selama kepercayaan mereka terjaga, mesin berjalan mulus. Begitu keyakinan itu retak, seluruh bangunan ikut bergoyang.

Pembangunan infrastruktur Indonesia pada masa Orde Baru
Repelita menjadi tulang punggung pembangunan, dengan pinjaman luar negeri sebagai salah satu penopang pendanaan.

Dekade 1990-an membawa komplikasi baru. Kalangan swasta ikut menimbun pinjaman dari luar negeri dalam jumlah besar, dan sebagian besar tanpa lindung nilai atau hedging terhadap pergerakan kurs. Risikonya tersembunyi. Utang jenis ini tidak tampil di postur APBN, padahal efeknya bisa merembet ke seluruh perekonomian ketika rupiah goyah.

Badai 1997–1998

Krisis moneter menghantam sejak Juli 1997. Rupiah melemah terhadap dolar AS, dan setiap cicilan berdenominasi valuta asing mendadak terasa jauh lebih berat. Riset Lepi T. Tarmidi di Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia tahun 1999 menyebut utang swasta sebagai pemicu utama keparahan krisis. Pada awal Mei 1998, sekitar 1.800 perusahaan menanggung pinjaman luar negeri US$ 63 miliar hingga US$ 64 miliar. Utang pemerintah tercatat sekitar US$ 53,5 miliar. Artinya, beban swasta justru lebih besar dari beban negara.

Jalan Menuju IMF

Pemerintah akhirnya mengetuk pintu IMF. Program pertama disetujui pada November 1997 lewat skema Stand-By Arrangement. Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent berisi komitmen reformasi ekonomi, mulai dari penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiskal dan moneter, hingga penyesuaian struktural. Data IMF menunjukkan total komitmen sekitar 17,36 miliar SDR, sementara yang benar-benar ditarik hanya sekitar 11,1 miliar SDR. Pencairan dilakukan bertahap melalui Stand-By Arrangement dan Extended Fund Facility sepanjang 1997 sampai 2003.

Peta Singkat Lintas Periode

PeriodePemicu atau SumberAngka Kunci
1949 (KMB)Warisan Hindia Belanda4,3 miliar gulden (sekitar US$ 1,13 miliar)
Orde LamaKredit Uni Soviet, kebutuhan pertahananSekitar US$ 3,133 miliar
1998 (awal Mei)Utang swasta dan pemerintahUS$ 63-64 miliar dan US$ 53,5 miliar
1997-2003Program IMFDitarik sekitar 11,1 miliar SDR

Reformasi: Mengerem Ketergantungan

Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, pemerintahan baru menghadapi pekerjaan raksasa: memulihkan ekonomi sambil menjinakkan beban pinjaman. Presiden BJ Habibie mulai menyesuaikan pembiayaan APBN dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman asing secara bertahap. Porsi pembiayaan lewat utang luar negeri dipatok Rp 51,04 triliun dalam APBN 1998/1999, lalu diturunkan menjadi Rp 48,4 triliun di APBN 1999/2000. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, angkanya Rp 19,93 triliun dalam APBN 2000. Meski begitu, kebutuhan menutup defisit naik lagi pada APBN 2001.

Pagar Hukum yang Baru

Pemerintah dan DPR kemudian memasang rambu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 mengatur Surat Utang Negara, membuka jalur pembiayaan lewat pasar. Setahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB dan pinjaman pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Jika dibaca dari kacamata redaksi, ini pergeseran besar. Sumber dana tak lagi bertumpu pada kreditur tertentu, tetapi pada aturan main yang bisa dipantau publik.

Hubungan dengan IMF juga masuk babak lain. Pada 2006, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan melunasi lebih awal sisa kewajiban kepada lembaga itu. Menurut pengumuman resmi IMF tanggal 6 Oktober 2006, sisa yang akan dilunasi sekitar 2,2 miliar SDR atau setara US$ 3,2 miliar. Langkah tersebut menutup lembaran panjang ketergantungan pada resep dari luar.

Dari rangkaian peristiwa ini, ada pola yang layak dicermati ke depan. Setiap era punya sumber risiko berbeda: warisan politik pada 1949, kebutuhan belanja pada masa Soekarno, defisit pembangunan pada masa Soeharto, lalu pinjaman swasta tanpa lindung nilai yang meledak pada 1997. Angka total memang menarik perhatian, tetapi siapa yang berutang, dalam mata uang apa, dan dengan jaminan apa sering lebih menentukan daripada besarannya saja.

Ikuti terus pembaruan seputar ekonomi, kebijakan fiskal, dan isu nasional lainnya hanya di marawanews.com, supaya Anda tidak ketinggalan kabar terbaru setiap hari.

Topik: #berita
Bagikan:

Up Next

Lihat Semua