Jakarta , Pemerintah terus memperkuat industri batik nasional melalui kebijakan strategis yang mendukung rantai pasok dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen memperluas pasar batik di dalam negeri dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan stakeholders.
“Upaya ini merupakan komitmen bersama untuk memprioritaskan keberpihakan belanja pemerintah yang mengutamakan pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya untuk menyerap produk-produk IKM batik,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, dalam pembukaan Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 di Plasa Industri, Jakarta, Selasa (19/11).
Langkah strategis lainnya adalah melalui dukungan Kementerian Agama yang mengalokasikan pasar seragam Batik Haji kepada IKM batik. Melalui Surat Keputusan Menteri Agama dan Dirjen PHU, izin produksi seragam Batik Jemaah Haji tahun ini hanya diberikan kepada 81 IKM terpilih, dengan 12 IKM ditunjuk sebagai produsen melalui proses tender. “Tentunya peralihan ini menjadi fenomena tersendiri yang secara ekonomi dapat memberikan gairah pasar dalam negeri kepada Industri Batik Cap nasional,” ungkap Reni.
Untuk mendukung IKM yang belum mendapatkan order, Ditjen IKMA menyelenggarakan Pameran IBN 2024. Acara ini menjadi wadah bagi IKM penerima SK Izin Produksi untuk bertemu dengan mitra distribusi, seperti Bank Penerima Setoran Haji, travel haji, dan pemasok bahan baku. “Kami berharap Pameran IBN 2024 dengan tema “Seragam Batik Jemaah Haji” ini dapat menjadi wadah strategis bagi IKM Batik Nusantara untuk bekerja sama dengan berbagai mitra distribusi Seragam Batik Jemaah Haji, sehingga industri batik nasional dapat kembali bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia,” tambahnya.
Industri batik juga berkontribusi dalam pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional. Meski ekspor batik sempat terkontraksi akibat melemahnya permintaan pasar global, nilai ekspor batik Januari-September 2024 mencapai USD11,52 juta. Tren penggunaan batik yang meningkat di kalangan generasi muda menjadi peluang besar untuk pasar domestik.
Kemenperin juga menjalankan program sertifikasi Batikmark untuk menjaga otentisitas dan kualitas batik, serta memperkuat sertifikasi halal melalui Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). Upaya ini bertujuan melindungi konsumen dan memastikan produk batik sesuai standar, khususnya untuk kebutuhan ibadah.
Kami berharap keberpihakan terhadap IKM batik dapat memperkuat ekosistem industri batik nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk motif batik murah. Langkah ini memerlukan komitmen bersama untuk memperkuat rantai pasok industri batik.
