Jakarta , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mengembangkan potensi pangan biru (pangan akuatik) sebagai langkah mendukung target swasembada pangan tahun 2028 dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan bahwa pangan biru, termasuk ikan, berperan besar dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. “Pangan biru ini salah satunya adalah ikan. Kalau kita bicara ikan, perannya di antaranya sebagai sumber pangan protein, kemudian sebagai bahan baku industri pengolahan. Jadi perannya besar sekali belum lagi yang kaitannya dengan ekonomi,” jelas Budi di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Merujuk data KKP, produksi perikanan Indonesia pada 2023 mencapai 24,7 juta ton, dengan sebagian besar dari perikanan budi daya. Sementara, potensi lestari perikanan tangkap mencapai 12,01 juta ton/tahun berdasarkan Permen KP Nomor 18 tahun 2021.
Untuk mendukung pencapaian target swasembada, KKP memperkuat sektor budi daya dengan model ekonomi biru, sambil memastikan keberlanjutan di bidang penangkapan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan. "Sebagai negara kepulauan, ini momentum baik untuk mengelola sumber protein bagi masyarakat," kata Budi.
Di sektor hilir, KKP juga berfokus pada penguatan industri pengolahan ikan. Dukungan ini meliputi platform digital guna memetakan distribusi hasil perikanan ke seluruh wilayah. Budi mengungkapkan, 53% kebutuhan protein masyarakat Indonesia terpenuhi dari ikan, yang juga menjadi fokus program MBG.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa hilirisasi rumput laut akan menjadi bagian dari upaya swasembada, dengan pengembangan pupuk organik berbahan rumput laut. Semua jenis rumput laut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk hayati guna mendukung sektor pertanian.
Dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan ini juga datang dari pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hamdan Hamedan, menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan, termasuk sektor perikanan. “Pentingnya swasembada pangan terlihat jelas dalam prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, di mana program ini ditempatkan sebagai prioritas pertama dari 17 program prioritas. Dalam visi dan misi beliau, sektor perikanan disebut sebanyak 19 kali, setara dengan sektor pertanian. Data KKP yang menunjukkan produksi 24,7 juta ton dari sektor perikanan menggambarkan peningkatan kapasitas yang signifikan, dan menunjukkan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dari hasil laut yang dihasilkan sendiri,” ujarnya.
Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Yudi Nurul Ihsan, menggarisbawahi pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam menjawab krisis iklim, pangan, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, optimalisasi sektor kelautan berpotensi menyerap karbon dan menyediakan pangan bergizi dengan kadar protein tinggi.
Dukungan juga datang dari industri perikanan, khususnya Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI). Ketua APIKI Sadarma Suhaim Saragih menyebutkan bahwa produk ikan kaleng memiliki nilai gizi tinggi dan mudah didistribusikan, menjangkau wilayah-wilayah terpencil tanpa memerlukan cold storage.
