Marawanews.com-Sumatera Barat, dalam rilis Pers yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumater...
.jpeg)
Marawanews.com-Sumatera Barat, dalam rilis Pers yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Barat, DPD IMM Menyoroti kenaikan BBM dengan melaksanakan diskusi intensif bersama Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat IMM Se- Sumatera Barat.Bertepat di convention hall Prof. Syafi'i Ma'arif M.A Kampus 1 UM Sumbar Kota Padang, DPD IMM adakan kajian seputar kenaikan BBM dengan menghadirkan narasumber dari akademisi Puguh setiawan, S.E. M.Si Dekan Fakultas Ekonomi UM Sumbar dan pelaku usaha Errid Hadisyah Putra S.E, M.Sc selaku pengurus BPD HIPMI Sumatera Barat sekaligus Pengusaha Muda Sumatera Barat.
Sejak tanggal 3 September 2022 pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan BBM Melalui konferensi Perss presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara.
Keputusan tersebut menjadi pusat perhatian Publik dan terkhusu kami di Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah (IMM) Sumatera Barat, dengan melakukan kajian intensif soal kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia pungkas Awis Alhkarni, Ketua umum DPD IMM SUMBAR.
Kajian intensif yang diikuti oleh perwakilan pimpinan cabang dan komisariat IMM se- Sumatera Barat ini dimoderatori oleh Hamzah Jamaris, diskusi yang diselenggarakan meyoal Kenaikan harga BBM Subsidi, diantaranya disampaikan oleh Puguh setiawan, S.E. M.Si Dekan Fakultas Ekonomi UM Sumbar dengan pertanyaan apa yang menjadi dasar pemerintah melakukan kenaikan harga BBM tersebut, karna semestinya pemerintah membuat regulasi secara sistematis dan transparansi dalam pokok biaya penetapan harga secara rasio pendapat dan pengeluaran negara tidak berisiko kenaikan inflasi. Terang Puguh setiawan.
Dalam melakukan pengawasan Puguh setiawan menyampaikan DPR RI harus membentuk tim khusus untuk audit melakukan pengawasan yang krideabel dan independensi sehingga dalam penetapan harga BBM Subsidi di Indonesia lebih mendasar dan konkret, terang Puguh Setiawan.
Perihal Kebijakan Kenaikan tarif BBM yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi soal oleh Errid Hadisyah Putra S.E, M.Sc selaku pengurus BPD HIPMI Sumatera Barat, dengan tegas Errid menyampaikan BBM menjadi dasar kebutuhan masyarakat, jika BBM naik berdampak kepada kebutuhan pokok masyarakat secara primer dan sekunder, ini berisiko mengundang tindakan kriminal, pencurian yang bersifat merugikan masyarakat luas, karena himpitan Ekonomi.
Ditambah kebijakan pemerintah yang menurut errid tidak tepat ditengah Pasar dunia harga minyak subsidi sudah turun, kemungkinan tarif harga BBM Subsidi di Indonesia juga bisa turun tergantung kebijakan pemerintah dan desakan masyarakat umum terkhusus pergerakan aktivis Indonesia.
Dari dua narasumber yang dihadirkan oleh Pimmpina Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut dapat disimpulkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi terang Awis Alhkarni, dari itu hasil diskusi kita di DPD IMM Sumatera Barat juga menyimpulkan kenaikan BBM ini merupakan kebijakan yang salah, kepada pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut, terang Alwis didampingi oleh Hamzah Jamaris selaku sekretaris DPD IMM Sumbar dengan tegas DPD IMM Sumatera Barat menolak keras kenaikan harga BBM SUBSIDI di INDONESIA.
Penolakan dan pernyataan sikap DPDP IMM Sumatera Barat bersama Pimpinan Cabang IMM dan Komisariatn IMM Se-Sumatera Barat ini akan disampikan melalui kunjungan aksi ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat Jumat 9 September 2022. tutupi oleh Awis Alhkarni.
.jpeg)
