Bandung, MARAWANews – Di masa pandemi Covid-19, angka perceraian semakin meningkat. Salah satu contohnya di Provinsi Jawa Barat. Belum lama...
Bandung, MARAWANews – Di masa pandemi Covid-19, angka perceraian semakin meningkat. Salah satu contohnya di Provinsi Jawa Barat. Belum lama dikabarkan, di Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamatan Soreang, masyarakat ramai mengantre untuk mengurus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Soreang.
Berdasarkan data Mahkamah Agung RI, tingkat perceraian pada tahun 2019 dan 2020 di provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Perceraian tertinggi adalah pada keluarga yang baru berumur 0 – 5 tahun (pada tahun 2019 32.507 kasus dan tahun 2020 13.036 kasus) dan diikuti dengan 6 – 10 Tahun (pada tahun 2019 27.032 kasus dan tahun 2020 9.144 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan keluarga usia perkawinan muda masih tinggi. Penyebab tingginya angka perceraian diatas sebagian besar adalah pertengkaran yang terus menerus dan ekonomi.
Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga dan Program Penguatan dengan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kantor Wilayah Kemenag Jabar, dan Pengadilan Tinggi Agama Jabar, di Hotel Aston Pasteur, Bandung, pada Selasa (15/9).
Rapat koordinasi dikuti oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pembangungan Berkelanjutan Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharmaputra; Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK Marwan Syaukani; Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Setda Pemprov Jabar Dewi Sartika; Kakanwil Kemenag Jabar Adib, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jabar Empud Mahpudin; Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fema IPB Tin Herawati; dan sebanyak 100 peserta yang terdiri dari unsur Pemprov Jabar, unsur Kanwil Kemenag, dan unsur pemuda.
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangungan Berkelanjutan Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharmaputra menjelaskan, ketahanan keluarga penting untuk dibangun dalam kehidupan. Menurut dia, keluarga adalah unsur penting dalam kehidupan sebuah bangsa. Karena itu, menurutnya, ketahanan keluarga harus dibangun dengan perspektif kesejahteraan keluarga.
"Ketahanan keluarga bukan hanya terkait utuh dan langgeng. Tetapi ketahanan keluarga itu adalah bagaimana membuat mereka sejahtera. Sejahtera itu yang penting," ujar Ghafur.
Lebih lanjut, Ghafur menerangkan, untuk membangun ketahanan keluarga, saat ini Kemenko PMK telah membuat program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) untuk memberikan penguatan pengelolaan keluarga dan aspek ekonomi keluarga. Selain itu, dia menerangkan, Kemenko PMK juga tengah mempersiapkan program penguatan ekonomi bagi keluarga muda.
"Selain untuk pengentasan kemiskinan, kita juga ingin agar timbulnya wirausahawan muda dari daerah, bukan hanya dari kota saja," katanya.
Menurut Ghafur, salah satu problema dalam ketahanan keluarga yaitu perkawinan anak di bawah umur. Dia mengatakan, perkawinan anak menimbulkan banyak soal. Mulai dari stunting, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Maka dari itu, menurut dia perkawinan anak di bawah umur harus dicegah.
"Karena perkawinan anak pengaruhnya tidak hanya berpengaruh pada pernikahan tapi juga anak yang dilahirkan itu," ucapnya.
Dalam diskusi panel, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Setda Pemprov Jabar Dewi Sartika menyampaikan, saat ini Pemprov Jabar telah membuat berbagai program untuk menguatkan ketahanan keluarga, diantaranya yaitu program konseling pra nikah, dan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta).
Kakanwil Kemenag Jabar Adib menjelaskan, bimbingan perkawinan merupakan usaha yang dilakukan untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jabar Empud Mahpudin menjelaskan, banyaknya perceraian di Jawa Barat disebabkan karena faktor perselisihan dan faktor ekonomi keluarga.
Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fema IPB Tin Herawati mengatakan, untuk menguatkan program ketahanan keluarga perlu ada pendamping keluarga untuk melakukan penyuluhan dan penguatan keluarga. (*/pmk)
