Jakarta , Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar program prioritas pendidikan nasional memperhitungkan kesiapan sejumlah ...
Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Lestari
Moerdijat mendorong agar program prioritas pendidikan nasional memperhitungkan
kesiapan sejumlah sektor pendukung yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi
di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya,
program ini perlu kolaborasi yang kuat antarinstansi.
"Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud
sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh
kementerian di luar Kemendikbud," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin
(7/9/2020).
Tujuh program prioritas pendidikan itu di antaranya
terkait pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru
penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum,
peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi
pendidikan vokasi, program kampus merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.
Menurutnya terkait program digitalisasi sekolah, di
tengah masih terbatasnya jaringan internet di Tanah Air, merealisasikan program
digitalisasi sekolah perlu perencanaan yang matang dan kerja sama antar
instansi yang kuat antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
yang berwenang menangani infrastruktur komunikasi atau telekomunikasi.
"Kemendikbud harus tuntas dalam mempersiapkan
program digitalisasi sekolah. Jangan sampai program prioritas ini menjadi
program yang terbengkalai karena infrastrukturnya belum siap," jelas
Legislator Partai NasDem itu.
Rerie menuturkan realisasi digitalisasi sekolah perlu
pelaksanaan program yang serentak dan paralel dengan sejumlah program dari
institusi di luar Kemendikbud. Persiapan sumber daya manusia dengan skill yang
memadai dan ketersediaan perangkat gadget yang tepat, menurut Rerie, juga perlu
dipersiapkan agar digitalisasi sekolah tidak hanya gagah sebagai program saja,
tetapi gagap dalam realisasinya. Demikian juga dengan revitalisasi pendidikan
vokasi yang sangat memerlukan updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia
industri.
"Kerja sama yang erat dengan para pelaku industri
atau asosiasi industri sangat diperlukan agar antara kebutuhan dan pasokan SDM
yang berkualitas bisa sesuai," ucapnya
Jadi, tegas Rerie, secara umum pelaksanaan program
prioritas pendidikan tidak hanya mengalokasikan anggaran. Lebih dari itu, harus
tercipta kolaborasi yang harmoni antar kementerian, dunia bisnis, dan para
pemangku kepentingan lainnya agar program prioritas benar-benar diprioritaskan
dalam merealisasikannya.
"Jangan sampai program prioritas malah membuat
frustasi dalam mewujudkannya, karena tak kunjung terealisasi," pungkasnya.
(detik.com/prf/ega)
